Pelaksanaan
seminar yang bertajuk “Quo Vadis (Mau ke Mana) Bontang
Pasca-Migas?” yang berlangsung di Hotel Ekuator Bontang
pada 29 Januari mendatang, bakal menarik. Sejumlah pakar telah
diagendakan menjadi pembicara pada pelaksanaan seminar yang
akan melibatkan berbagai komponen masyarakat se-Kaltim tersebut.
SELAIN Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, pakar
lingkungan Emil Salim dan pakar pemberdayaan masyarakat Sudharto
P Hadi yang telah mengisyaratkan kesediaannya datang ke Kota
Taman, pakar hukum laut internasional Dhimyati Hartono dikabarkan
juga tengah siap memaparkan pandangan-pandangannya di hadapan
peserta.
Ketua Panitia Pelaksana Eko Sumardiyono kembali menegaskan
kesiapan pihaknya. “Sampai saat ini panitia masih terus
melakukan persiapan, termasuk mempersiapkan kedatangan para
pakar yang akan menjadi pembicara pada pelaksanaan seminar
nanti,” terang Eko, Selasa (22/1).
Eko menjelaskan, pada seminar yang melibatkan pejabat Pemprov
Kaltim maupun para pejabat pemerintah tingkat kabupaten/kota
ini, Dhimyati telah menyiapkan materi berjudul “Perubahan
Orientasi Pembangunan NKRI dari Land Base Oriented Development
menuju Archipelagic Base Oriented Development”.
Eko mengutip materi yang akan disampaikan Dimyati. Di antaranya,
keberhasilan pembangunan nasional suatu negara dapat dicapai
apabila orientasi pembangunannya diletakkan secara tepat terutama
sesuai kondisi obyektif geografis oleh negara bersangkutan.
Ada negara yang disebut land-locked country atau negara yang
terkungkung oleh daratan, seperti Afghanistan dan Swiss. Negara
tersebut tidak memiliki angkatan laut, juga armada niaga laut,
sehingga orientasi pembangunannya hanya ke darat (land base
oriented) dan atau inward looking (melihat ke dalam).
Berbeda dengan negara yang berbatasan dengan laut seperti
India dan Amerika Serikat yang disebut coastal state (negara
pantai). Orientasi pembangunan yang dijalankan tidak saja
ke dalam (inward looking) tetapi juga ke luar (outward looking)
sehingga negara tersebut memerlukan pembangunan wilayah laut.
“Indonesia bukanlah suatu land-locked country, bukan
pula suatu coastal state biasa, tetapi adalah sebuah archipelagic
state (negara kepulauan) dan mempunyai posisi strategis sebagai
negara nusantara. Karena itu tidaklah tepat penentuan orientasi
pembangunan yang berjalan selama ini yaitu land base oriented
(berorientasi ke darat), karena secara obyektif tidak cocok
dengan kondisi geografis yang konfigurasi teritorialnya merupakan
negara kepulauan, bukan darat semata atau sebuah benua,”
jelas Eko mengutip materi Dhimyati.
Seminar nasional yang digagas Dewan Pengurus Daerah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Bontang bersama Pemkot Bontang
ini rencananya dibuka Wali Kota Sofyan Hasdam.(hms1)
|
